DKI Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menyoroti peran penting dari keterlibatan perempuan di misi juga perjanjian perdamaian dunia.
“Agar perjanjian perdamaian mampu berkelanjutan kemudian memiliki kredibilitas, perempuan harus melibatkan pada pembicaraan. Perempuan juga harus berubah menjadi bagian dari delegasi yang dimaksud mencari perdamaian,” kata Wamenlu Kravik ditemui usai acara Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation(ASEAN-IPR) dalam Jakarta, Selasa.
Kravik menuturkan bahwa perwakilan perempuan yang digunakan berperan berpartisipasi pada mencari perdamaian, merupakan bagian penting dari strategi nasional negaranya. Keseriusan yang disebutkan salah satunya tercermin pada Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, lalu keamanan.
Dia menjelaskan bahwa sebuah perjanjian perdamaian, yang digunakan miliki kredibilitas lalu legitimasi, harus dianggap sah oleh masyarakat yang dimaksud terdampak.
Dan tentu saja, perempuan adalah bagian dari komunitas yang mana rutin kali menderita akibat konflik sehingga upaya perdamaian serta rekonsiliasi efektif, perempuan harus ikut serta sebagai bagian dari solusi, kata Kravik.
Pejabat Norwegia yang dimaksud turut mengapresiasi upaya yang digunakan dijalankan ASEAN untuk menggalang peranan perempuan pada perjanjian perdamaian melalui Lembaga ASEAN untuk Keselarasan dan juga Rekonsiliasi ASEAN-IPR.
“Saya sangat terkesan dengan semua yang mana dijalankan negara-negara ASEAN di hal perempuan, perdamaian, lalu keamanan, juga menggerakkan forward dengan keterlibatan yang diarahkan pada pencapaian perdamaian lalu rekonsiliasi, baik antarnegara maupun antara negara dan juga pemangku kepentingan non-negara,” ucapnya.
Lebih lanjut Kravik mengakui bahwa terdapat tantangan pada mendirikan kapasitas bagi perempuan di ASEAN, teristimewa akibat adanya keterbatasan dana dan juga prioritas lain yang mana juga membutuhkan pendanaan. Namun, ia menekankan bahwa keterlibatan perempuan pada perdamaian ini harus menjadi prioritas.
Terkait Indonesia, beliau bahkan menyimpulkan bahwa jikalau pemerintah Negara Indonesia ingin mencapai target perkembangan sebesar 8 persen, perempuan harus berubah jadi bagian dari solusi.
“Hak asasi manusia juga supremasi hukum harus didukung. Bukan semata-mata akibat itu hal yang benar, tetapi oleh sebab itu itulah cara yang dimaksud tepat untuk menjalankan pemerintahan yang tersebut efektif, serta itulah cara untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi Anda,” ujar dia.
Adapun Norwegia telah dilakukan menyokong beberapa orang inisiatif ke ASEAN di perdamaian dan juga rekonsiliasi, termasuk Rencana ASEAN-IPR tentang Perempuan pada Proses Perdamaian, yang digunakan bertujuan untuk menghimpun pengalaman masa pada saat ini juga masa kemudian tentang partisipasi perempuan pada penciptaan juga konstruksi perdamaian dalam semua Negara Anggota ASEAN (AMS).
Selama bertahun-tahun, Norwegia telah terjadi berpartisipasi di beberapa upaya perdamaian dan juga rekonsiliasi di dalam Asia Tenggara, di antaranya di Filipina, Myanmar, juga Indonesia, yakni di Aceh.
Upata Norwegia di perdamaian lalu rekonsiliasi berputar di dalam sekitar nilai-nilai kepemilikan para pihak, inklusivitas, imparsialitas, lalu kolaborasi di antara para pihak terkait.
Artikel ini disadur dari Wamenlu Norwegia soroti peran penting perempuan dalam misi perdamaian
