Ibukota – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Data serta Transaksi Elektronik atau lebih banyak dikenal dengan UU ITE merupakan hasil inovasi melawan UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah lama diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini berubah jadi dasar hukum penting di mengatur aktivitas yang berkaitan dengan pemakaian internet, komputer, lalu media elektronik lainnya.
UU ITE bertujuan untuk memberikan proteksi hukum terhadap penduduk di ruang digital juga mengurangi penyalahgunaan teknologi informasi kemudian komunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, aturan ini terus diperbarui guna menjawab tantangan era digital.
Berikut adalah beberapa perbuatan yang dimaksud dilarang di UU ITE dan juga dapat dikenai sanksi pidana:
1. Pencemaran nama baik
UU ITE melarang setiap warga untuk menyebarkan informasi elektronik yang dimaksud bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini diatur pada Pasal 27 ayat (3) kemudian Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.
2. Ujaran kebencian
Pemerintah secara tegas melarang penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, juga Antargolongan). Aturan ini tertuang di Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku ujaran kebencian dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
3. Perjudian online
Perjudian yang dimaksud direalisasikan melalui media elektronik juga diantaranya pada aktivitas pidana berdasarkan UU ITE. Ketentuan ini terdapat di Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, juga KUHP Pasal 303 dan juga UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ancaman hukuman mencapai 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
4. Penyebaran konten asusila
Penyebaran video atau informasi yang dimaksud melanggar kesusilaan, termasuk pornografi, dilarang keras. Ketentuan ini termuat di Pasal 27 ayat (1) dan juga Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 dan juga Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
5. Pengancaman dan juga pemerasan
UU ITE juga mengatur larangan terhadap penyebaran konten yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman. Hal ini tertuang pada Pasal 27 ayat (4) dan juga Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
UU ITE bermetamorfosis menjadi payung hukum yang dimaksud penting di menciptakan ruang digital yang mana aman, sehat, kemudian bertanggung jawab. pemerintahan mengimbau rakyat untuk tambahan bijak pada menggunakan media sosial lalu teknologi informasi agar tidaklah terjerat pada pelanggaran hukum.
Melalui pemahaman yang tersebut baik terhadap larangan-larangan pada UU ITE, komunitas diharapkan dapat menjalankan aktivitas digital secara etis juga sesuai hukum yang dimaksud berlaku.
Artikel ini disadur dari Apa saja yang dilarang dalam UU ITE? Ini daftarnya
