Ibukota – Industri nikel dalam Tanah Air akan segera menghasilkan standardisasi nasional maupun internasional di hal produksi, lingkungan, kemudian sosial agar tidaklah ada lagi kampanye negatif pihak-pihak tertentu untuk menghentikan kebijakan pengembangan lebih lanjut mineral yang tersebut telah berjalan.
Standardisasi ini akan mirip dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Indonesian Sustainable Palm Oil pada sektor sawit, atau bidang kayu dengan Sistem Verifikasi juga Legalitas Kayu (SVLK), kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesi (APNI) Meidy Katrin Lengkey ke Jakarta, Selasa.
Meidy mengungkapkan APNI akan menciptakan satu forum diskusi dengan mengundang 30 negara produsen mineral untuk merumuskan standardisasi ESG (enviromental, sosial, governance) untuk bidang mineral.
"Mereka akan ke Negara Indonesia awal bulan depan. Kita diskusi mengenai ESG. Kemudian, kami minta tolong dari government, melalui Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Luar Negeri mengundang seluruh KBRI, negara penghasil mineral, bukanlah hanya saja nikel saja. Negara berkembang, hasil dari sana kita mau meniru gaya sawit dulu. Kita bikin kayak RSPO, ISPO, atau kita bikin kaya SVLK kayu," kata dia.
Meidy melanjutkan forum ESG itu akan menciptakan satu kesepakatan antara negara penghasil mineral juga para merket untuk menghasilkan sertifikat standardisasi.
"Indonesia punya 27 critical minerals, kita punya 22 strategic minerals, yang dimaksud harus kita kelola biar tiada berlangsung black campaign seperti apa yang digunakan dialami nikel," ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Area Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis lalu Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Nusantara (Perhapi) Muhammad Toha mengungkapkan isu tentang ESG seringkali dijadikan pihak-pihak tertentu sebagai alat agar Tanah Air menghentikan kebijakan proses pengolahan lebih lanjut mineral.
"Kita bukan menolak perbaikan-perbaikan untuk dapat memproduksi bidang ini bermetamorfosis menjadi lebih lanjut green, lebih tinggi friendly, lebih tinggi ramah lingkungan serta arahnya memang sebenarnya ke sana. Makanya itu Perhapi lalu APNI juga merumuskan masalah standardisasi mineral," katanya.
Toha menyebutkan pada menyimpan ESG, lapangan usaha nikel punya keinginan yang digunakan sebanding lalu komitmen yang tersebut sejenis untuk bagaimana kegiatan penambangan, pengolahan nikel ini punya tanggung jawab lingkungan kemudian sosial yang tersebut baik, sehingga kegiatan penambangan serta pengolahan kita bermetamorfosis menjadi lebih banyak tersistem serta lebih besar berkelanjutan.
"Tapi tolong jangan jadikan kampanye tentang lingkungan itu sebagai hidden rencana untuk membatasi kegiatan pengembangan lebih lanjut yang mana akan kita lakukan lantaran seringkali yang digunakan berjalan adalah ESG itu dijadikan senjata untuk membatasi negara-negara tertentu untuk mengarah ke industrialisasi," imbuh dia.
Ia menganggap bahwa isu negatif pada kebijakan pengembangan lebih lanjut mineral datang pada saat secara masif pada tahun 2015 Nusantara mengubah landskap sektor nikel.
Dari awalnya Tanah Air eksportir raw material (bijih nikel) menjadi eksportir barang nikel.
Toha menegaskan Indonesi tiada boleh mundur dari kebijakan proses pengolahan lebih lanjut mineral meskipun masih sejumlah pekerjaan rumah yang tersebut harus dibereskan.
Sebab, kebijakan pengembangan lebih lanjut mineral ini harus terpusat kemudian terintegrasi antar kementerian. Banyak khasiat dari kebijakan ini, dari pendapatan negara sampai penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Ekstraksi Association (IMA) Hendra Sinadia mengutarakan tantangan Tanah Air ketika ini adalah potret bidang pertambangan yang tersebut berbagai diwarnai oleh perusahaan-perusahaan yang tersebut tak patuh sehingga akhirnya yang dimaksud terkena dampak adalah perusahaan-perusahaan yang patuh yang mana mempunyai visi jangka panjang.
"Jadi, mau gak mau penegakan hukum, pengawasan dari pemerintah harus jalan. Jadi, sebenarnya kalau penambang yang mana besar ya pasti ia patuh," ujar dia.
Kata Hendra, contoh yang mana mendapat kampanye negatif dari NGO adalah proses pengolahan lebih lanjut nikel.
"Industri tambang khususnya nikel itu sejumlah dikampanyekan negatif oleh NGO yang mana kemudian semuanya dipukul rata. Padahal ada yang digunakan bagus-bagusnya, yang digunakan world class. Salah satu kalau untuk nikel gitu ya Harita Nickel kemudian Vale Indonesia juga bagus," imbuh dia.
Dengan meninjau bermacam permasalahan ini, Hendra mengutarakan IMA akan merumuskan kebijakan yang digunakan memberikan reward terhadap perusahaan tambang yang patuh pada aspek produksi, lingkungan, dan juga sosial.
Reward ini penting diberikan agar merek semangat di berbisnis dan juga menjalankan aturan.
"Reward itu dapat berbentuk kemudahan pada berbisnis. Jangan dipersulit, sekarang itu kan. Antara yang mana patuh kemudian tiada patuh mirip saja, buat RKAB. Misalnya sebanding cuma antrean persetujuannya," kata dia.
Artikel ini disadur dari Industri nikel RI buat standardisasi global, tangkal kampanye negatif
