JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan menghapus kuota impor untuk beberapa komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi dunia usaha yang dimaksud progresif dan juga berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai kelompok rente dan juga praktik bukan sehat.
“Presiden mengambil langkah yang dimaksud tepat juga berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih tinggi efisien lalu transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidaklah boleh dilepaskan begitu hanya tanpa pengaman juga kebijakan penyeimbang. Negara masih memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa produsen pada negeri tak tergilas pada kompetisi bursa bebas yang digunakan belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, khususnya yang mana selama ini menopang keperluan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup sebab banjir hasil impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang dimaksud mampu memproduksi barang yang mana selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan cuma bicara tentang membuka pintu, tapi juga perihal menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan lapangan usaha substitusi impor adalah kunci kemandirian perekonomian jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun masih harus diarahkan secara strategis agar memperkuat ketahanan kegiatan ekonomi nasional.
“Impor harus selektif kemudian bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang digunakan dapat diproduksi dalam di negeri. Kita sanggup memperluas hubungan dagang, tapi tetap saja dengan keberpihakan pada lapangan usaha dan juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang tersebut adil kemudian timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi barang negara mitra, maka akses lingkungan ekonomi ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa juga keberpihakan terhadap penyelenggaraan sektor nasional,” tandasnya.
