Ibukota – Menyelenggarakan pesta pernikahan dengan melakukan penutupan jalan umum telah terjadi bermetamorfosis menjadi praktik umum di bervariasi tempat pada Indonesia. Meski sudah ada lazim dilakukan, tindakan ini tak dapat dijalankan secara sembarangan dikarenakan menyangkut pemakaian ruang masyarakat yang digunakan mampu mengganggu ketertiban umum dan juga kelancaran berikutnya lintas.
Oleh sebab itu, pemerintah sudah menetapkan aturan hukum yang digunakan mengatur penyelenggaraan jalan umum untuk kepentingan pribadi, satu di antaranya acara pernikahan. Aturan ini bertujuan melindungi keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan penduduk luas yang tersebut juga menggunakan prasarana umum tersebut.
Landasan hukum
Penggunaan jalan umum untuk kegiatan selain sesudah itu lintas diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas kemudian Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesi (Perkapolri) Nomor 10 Tahun 2012. Kedua peraturan ini memberikan pedoman mengenai pengelolaan lalu pengawasan terhadap pemanfaatan jalan yang digunakan tidak untuk kepentingan umum, seperti kegiatan pribadi.
Menurut pasal-pasal di peraturan tersebut, pengaplikasian jalan untuk kepentingan pribadi, di antaranya acara pernikahan, diperbolehkan dengan kondisi telah dilakukan mendapatkan izin dari pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dimaksud bukan mengganggu ketertiban umum serta kelancaran setelah itu lintas pada sekitar area yang mana bersangkutan.
Prosedur pengajuan izin
Untuk menangguhkan jalan umum di rangka acara pernikahan, pengurus harus mengajukan izin terhadap pihak kepolisian sesuai dengan klasifikasi jalan:
– Jalan nasional atau provinsi: Izin diajukan terhadap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
– Jalan kabupaten atau kota: Izin diajukan untuk Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
– Jalan desa atau lingkungan: Izin diajukan untuk Kepala Kepolisian Industri (Kapolsek).
Permohonan izin harus disertai dengan rencana kegiatan, durasi penutupan jalan, juga alternatif jalur berikutnya lintas yang tersebut dapat digunakan selama acara berlangsung.
Sanksi melawan pelanggaran
Menutup jalan umum tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif, yang mana meliputi peringatan tegas tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga dari penyalahgunaan ruang publik.
Jika penutupan jalan yang dimaksud menyebabkan masalah serius terhadap keselamatan setelah itu lintas, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun sebagai bentuk hukuman menghadapi tindakan yang dimaksud membahayakan keselamatan umum.
Pertimbangan sosial lalu aspek keselamatan
Selain aspek hukum, menghentikan jalan umum untuk acara pribadi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat sekitar. Penutupan jalan dapat mengganggu aktivitas warga, akses darurat, lalu kelancaran kemudian lintas.
Oleh akibat itu, penting bagi pengurus acara untuk berkoordinasi dengan pihak terkait juga menegaskan bahwa penutupan jalan tak mengakibatkan kerugian bagi warga umum.
Dapat disimpulkan, menyembunyikan jalan umum untuk acara pernikahan diperbolehkan dengan persyaratan telah terjadi mendapatkan izin dari pihak berwenang serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Penyelenggara acara harus mematuhi prosedur yang tersebut berlaku untuk mengelakkan sanksi hukum kemudian menjaga ketertiban umum.
Artikel ini disadur dari Ini aturan hukum menutup jalan umum untuk acara pernikahan
